Diskusi Nasional KMI membedah Regulasi Minerba

0
239

Jakarta –

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2017 yang merupakan regulasi ke-4 dari PP nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Regulasi baru bidang Minerba ini segera diikuti oleh aturan turunan pelaksanaannya berupa Permen ESDM No. 5 tahun 2017 dan Permen ESDM No. 6 tahun 2017, demikian terungkap dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Grand Sahid Jakarta pada hari ini,  Selasa (21/2/17).

Ketua KMI Edi Humaidi dalam diskusi juga menyatakan pemerintah melalui PP dan Permen ESDM tersebut bermaksud untuk menegakkan pengelolaan Minerba sesuai Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba sehingga memberikan manfaat/keuntungan yang lebih besar bagi Negara. Regulasi minerba sekaligus bertujuan agar tercipta banyak lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi secara signifikan akan dirasakan di daerah maupun dalam scoup nasional. Regulasi juga diharapkan mengairahkan iklim investasi dan diinvestasi hingga mencapai 51%. ”Besar harapan, regulasi dapat mewujudkan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengelolahan dan pemurnian mineral logam di dalam Negeri yang lebih intens,” lanjut Edi.

Regulasi secara langsung akan berdampak terhadap industri pertambangan nasional. Untuk perusahaan pertambangan mineral tembaga seperti, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) diperbolehkan mengekspor konsentrat hasil pemurnian tembaga pasca 12 Januari 2017 selama 5 tahun ke depan.

Sementara, untuk perusahaan nikel dan bauksit seperti, PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery diperbolehkan melakukan ekspor mineral olahan apabila memenuhi kadar yang ditetapkan (kadar nikel <1,7% dan bauksit kadar A1203 >42%) dan tetap berkomitmen secara sungguh-sungguh dan berprogress membangun smelter.

Sementara itu, Ahmad Redi SH MH selaku Pengamat Sumber Daya/Dosen Universitas Tarumanagara menambahkan, “Ke depan dalam waktu yang telah disepakati,  minerba secara total harus bisa dimurnikan dan tidak ada lagi perusahaan yang mendapat keistimewaan ataupun keringanan. Turut hadir juga dalam diskusi, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Melky Nahan.

********

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here