Inilah Para Caleg yang Mengkritisi Managemen Lalu Lintas di Jakarta

0
394

Jakarta, sebagai ibukota dengan segudang permasalahannya perlu penanganan yang tidak biasa. Dari mulai sampah, tumpukan polutan, pemukiman, kerawanan sosial hingga, kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Terhitung, nilai kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta bila dikonversikan ke dalam rupiah telah menembus angka Rp. 67,5 trilyun untuk setiap tahunnya (Bappenas, 2017).

Sementara, akibat kemacetan di ibukota telah menular ke kota-kota penyangga nilai total kerugian tambah membengkak, tembus Rp. 100 trilyun/tahun. Nilai kerugian tersebut belum termasuk kemerosotan kualitas lingkungan yang disebabkan penumpukan polutan air, tanah dan udara yang berakibat terganggunya kesehatan warga kota.

Mujahidin, Ketua Relawan Peduli Lalu Lintas (REPELITA) yang saat ini tengah maju melalui Partai Berkarya sebagai Caleg DPRD DKI Dapil 5 Jakarta Timur menyatakan, “Banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk secara signifikan mengurangi kemacetan. Dari pembangunan infrastruktur baru hingga tata kelola lalin. Namun, semua itu tidaklah cukup. Waktu tempuh perjalanan dari titik A ke titik B terus bertambah yang tadinya 5 tahun lalu cukup 25 menit kini bisa tembus 1 jam lebih. Karena, kemacetan sudah merata bahkan, hingga ke wilayah-wilayah penyangga.  Pertambahan volume kendaraan, parkir sembarangan dan macam-macam pengerjaan proyek infrastruktur semakin menambah kesemerawutan lalu lintas. Sementara, aturan Ganjil Genap pada gilirannya malah memacu orang untuk tergerak memiliki 2 mobil sekaligus, yang satu berplat Ganjil dan mobil yang satu lagi berplat Genap. Persoalan kemudian juga menjadi bertambah kompleks karena, aparat pengatur lalu lintas yang jumlahnya terbatas dibebani dengan kewajiban tambahan yakni, harus fokus mengawasi nomor paling belakang dari plat mobil yang berukuran cukup kecil milik ratusan ribu mobil yang bersliweran. Kelelahan pisik dan emosional bisa mendera petugas, sehingga angka kecelakaanpun bisa meningkat.”

Mujahidin mengaku sangat tertarik dengan gagasan dari Novita Maria yang juga seorang Calon Anggota DPRD DKI dari Partai Berkarya asal Dapil 8 (Tebet, Pancoran, Mampang, PS Minggu & Jagakarsa) Jakarta Selatan. Dalam satu kesempatan bertemu dengan REPELITA, Novita Maria menuturkan, “Bila kita merasa perlu menghapus aturan Ganjil Genap karena tidaklah efektif, perlu terobosan managemen lalu lintas yang lebih berani dari yang sudah-sudah. Mengurangi secara signifikan volume kendaraan yang masuk ke jakarta adalah salah satu solusinya. Perlu penyematan stiker berbarcode yang menunjukan kepemilikan bahwa, mobil tersebut ber-STNK DKI Jakarta pada sepanjang bagian atas kaca depan, mirip dengan stiker yang menempel pada kaca depan truk pelabuhan (KLIK DISINI). Dengan demikian, mobil-mobil pribadi tanpa stiker berbarcode pembayar pajak ber-STNK DKI tentu saja, pada jam-jam tertentu tidak dapat melintasi ruas-ruas jalan yang saat ini telah diberlakukan Ganjil Genap. Saya rasa, penerapan stiker mobil berbarcode STNK DKI layak menggantikan aturan ganjil genap dan memberikan solusi kemacetan lalu lintas secara tuntas. Tokh selama ini, Feeder, MRT dan Trans terus menerus ditingkatkan pelayanannya hingga, rasanya kini sudah nyaman buat warga masyarakat dari kota-kota sekitar Jakarta untuk dapat berpindah moda berpergian dengan menggunakan transportasi publik yang tersedia di ibukota”

Bila mobil yang datang dari luar Jakarta bisa dikurangi secara signifikan, saya yakin tingkat kemacetan di Jakarta juga akan berkurang drastis! Aktivitas masyarakat Jabodetabek akan lebih efisien. Dan, kerugian nilai energi warga Jakarta dan kota-kota penyangga akibat kemacetan yang tembus Rp. 100 trilyun itu bisa dialihkan ke hal-hal lain yang lebih produktif. Bukan hanya Jakarta tapi, se-Jabodetabek warganya akan jauh lebih maju lagi. Stiker berbarcode identitas pemilik ber-STNK DKI Jakarta juga secara signifikan akan mengurangi tindak kejahatan pencurian kendaraan. Baik untuk roda empat ataupun untuk kendaraan roda dua, kendaraan curian akan langsung terdeteksi dengan barcode,” tambah Novita.

Tercatat, setiap hari 500 ribu kendaraan masuk Jakarta dari Kota Bekasi (Dewan Transportasi Kota Bekasi, 2015). Merujuk data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, jumlah pemilik kendaraan pribadi di Kota Bekasi mencapai 1,6 juta, dengan rincian 1,1 juta sepeda motor, dan 400 ribu mobil. Di Kota Depok jumlah kendaraan pribadi mencapai 970 ribu, terdiri dari 820 ribu sepeda motor, dan 150 ribu mobil. Adapun, kendaraan pribadi di Kota Tangerang mencapai 750 ribu dengan rincian sepeda motor 620 ribu, dan mobil 130 ribu. Di DKI Jakarta, saat ini jumlah motor berkisar 8 juta unit (Polda Metro Jaya, 2018) dan 3,5 juta unit mobil (BPS DKI, 2015).

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, pada 2017 panjang jalan di DKI hanya sekitar 7.000 km. Terdiri dari Jalan Tol 123 km, Jalan Negara 152 km, Jalan Propinsi 1.562 km dan Jalan Kotamadya 5.117 km.

“Bila bisa mengurangi arus mobil yang masuk Jakarta sebanyak 100 ribu unit saja perhari, lalu lintas akan jauh lebih lancar. Kita asumsikan, untuk akomodasi satu mobil memerlukan 3 meter panjang, bila 100 ribu mobil berarti perlu 300.000 meter atau 300 km panjang badan jalan. Nah, bila berkurang 100 ribu mobil yang masuk Jakarta, itu sama artinya dengan ada tambahan akomodasi pada badan jalan sepanjang 300 km. Atau, hampir 3X panjang Jalan Tol dan nyaris 2X panjang Jalan Negara. Sementara, pada Jalan Propinsi terjadi penambahan akomodasi hampir 20% dari 1.562 km. Rasanya, bila berani, gagasan Novita Maria ini bisa menjadi sebuah terobosan yang unik dan layak untuk diuji dan diaplikasikan,” sambung Febi Mulyanto, Sekretaris Umum REPELITA sekaligus Caleg Partai Berkarya DPRD DKI dari Dapil 4 Jakarta Timur yang juga setuju bila lalu lintas di ibukota harus bertambah lancar, demi mendukung percepatan pergerakan ekonomi nasional. 

Pada satu kesempatan, Mantan Wagub DKI yang kaya pengalaman dan terkenal bersih, Harun AL Rasyid menyatakan, “Jakarta adalah Daerah Khusus Ibukota. Tingginya jumlah kendaraan di Jakarta ditambah dengan volume badan jalan yang terbatas belum lagi, sikap masyarakatnya yang gemar berpergian dengan kendaraan pribadi, perlu diatur dengan aturan-aturan khusus yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Seperti ide Novita ini, bila dianggap bagus, bisa dimasukan di dalam rencana perubahan Undang-Undang Khusus Ibukota di DPR RI. Saya rasa, bila Jakarta bebas macet, pemilik mobil senang, pemilik motor senang dan pengguna angkutan umum juga senang. Semua bisa nyaman dan cepat sampai tujuan maka, produktivitas warga jabodetabek juga meningkat pesat.”

“Hanya saja, perlu juga diperhatikan managemen perparkiran, jangan sampai banyak kendaraan parkir sembarangan yang akhirnya merusak managemen lalu lintas yang sudah dirancang sedemikian rupa. Saya usulkan, pemilik gedung sebaiknya menyiapkan lahan untuk parkir motor dengan tarif sewa parkir yang terjangkau untuk pemilik kendaraan roda dua, semisal, hanya dikenakan Rp. 2000,- untuk parkir sepanjang hari. Bila parkiran dalam gedung murah tentu saja, semua ingin parkir di dalam gedung karena lebih aman dan lebih teratur. Saya rasa, bila ada sewa parkir murah dalam gedung akan jauh mengurangi jumlah parkir liar di badan-badan jalan yang kerap mengganggu kelancaran lalu lintas, ” tutup Harun.

○●○●○●

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here